Kasus Baiq Nuril Contoh Kriminalisasi Korban Kekerasan | BABEGUS.COM

Kasus Baiq Nuril Contoh Kriminalisasi Korban Kekerasan

Kasus Baiq Nuril Contoh Kriminalisasi Korban Kekerasan

Jakarta, Babegus – Kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril hingga kini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Baiq Nuril merupakan seorang mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh M yang merupakan kepala sekolah tempat dirinya bekerja.

Dalam perjalanannya, Baiq dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada 26 September 2018 atas tindak pidana “mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan” sebagaimana tertera dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan divonis pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar 500 juta.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Bestha Inatsan Ashila menilai, putusan kasasi tersebut mengundang gejolak di masyarakat. “Pasalnya, Baiq Nuril dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi setelah sebelumnya pada 2017 dirinya dinyatakan tidak bersalah dalam putusan PN Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/ PN. Mtr,” kata Bestha, di Jakarta, Jumat (16/11).

Pascaputusan itu, MaPPI FHUI menilai, sedikitnya terdapat dua permasalahan utama dalam kasus itu. Pertama, hakim tidak memahami unsur-unsur Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan tidak mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017. “Pada dasarnya, apa yang dialami oleh Baiq Nuril adalah merupakan sebuah bentuk kriminalisasi. Sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik M, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M dan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari,” kata dia.

Ribuan Marketer sudah memakai tool ini untuk

Mengelola semua akun media sosial Facebook & Instagram

Nikmati kemudahan, posting terjadwal, dan upload langsung dari komputer.

Sayangnya, majelis hakim tingkat kasasi justru memandang hal tersebut sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu konten asusila melalui elektronik yang sengaja dilakukan oleh Baiq Nuril. Padahal, putusan PN Mataram sebelumnya telah menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah atas tuduhan pasal tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa hakim kurang cermat dalam membuktikan unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. “Hakim tidak mencermati secara jelas unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, di mana dalam pasal tersebut yang seharusnya dinyatakan bersalah adalah orang yang menyebarluaskan,” katanya.

Dikatakan, putusan MA dalam kasus tersebut juga tidak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam mengadili perempuan yang berhadapan fengan hukum, hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya, hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya. Selain itu, hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku serta mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami korban dari ketidakberdayaannya.

“Tanpa adanya inisiatif untuk mengidentifikasi hal-hal kunci dalam kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, maka putusan yang lahir akan selalu merugikan perempuan,” ujar Bestha. Dalam kasus Baiq Nuril, seharusnya hakim mampu mengindentifikasikan ketidaksetaraan status sosial atau adanya relasi kuasa antara M dan Baiq Nuril.

Posisi Baiq Nuril sebagai guru honorer sedangkan M merupakan kepala sekolah yang secara struktural merupakan atasan Baiq. Kondisi itu membuat yang bersangkutan menjadi tidak berdaya melawan karena posisi strukturalnya yang lebih rendah.

MaPPI FHUI mencatat, pelecehan seksual secara verbal yang dialami Baiq Nuril bukan yang pertama. Peristiwa serupa sudah ke sekian kali semenjak 2012. Adanya riwayat atau sejarah pelecehan yang dialami korban ini seharusnya menjadi hal yang juga ditelaah lebih dalam dan dipertimbangkan oleh Hakim, tidak hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan.

“Dampak psikis korban yang mengalami pelecehan verbal berulang kali maupun tuduhan lingkungan bahwa ia memiliki hubungan gelap dengan M juga seharusnya digali hakim,” ujarnya. Menurutnya, pelanggaran terhadap norma-norma Perma 3/2017 artinya juga melanggar apa yang telah ditetapkan dalam kode etik hakim. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Baiq Nuril memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum di negeri ini masih belum berperspektif gender dan HAM.

Saat ini, diingatkan, kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya.

Oleh karena itu, MaPPI FHUI mendesak agar MA menjadikan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagai rujukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan yg menjadi pelaku, korban, maupun saksi.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Pasang Iklan Banner Gratis Selamanya

Pasang Iklan Banner Gratis Selamanya

JASA PEMBUATAN WEBSITE MURAH & PROFESIONAL

Website: www.amubaweb.com

Melayani Pembuatan Website: Berita, Profile Caleg, Profile Perusahaan, Organisasi atau Sekolah, Toko Online, dan lain-lain.Domain Gratis, Hosting Unlimited, Tampilan sesuai Permintaan, Aman dari Hacker. Hubungi: Telp./WA: +6281294635834

Subscribe

Mari bergabung dengan 3.889 pelanggan Babegus.com dengan memasukkan E-mail aktif Anda di bawah ini. E-mail Anda dirahasiakan. Terima kasih.